Wakil Ketua DPRD Soroti Keterbatasan Anggaran dan Ketimpangan Transfer Pusat

Sintang zkr.com. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap berbagai inisiatif dan upaya yang telah digalakkan demi mendorong perbaikan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sintang. Ia secara tegas menekankan bahwa penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu tanggung jawab fundamental pemerintah. Hal ini krusial demi menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mulai dari akses transportasi hingga fasilitas publik lainnya.

 

Dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, Yohanes Rumpak menyoroti pentingnya pemahaman yang jernih mengenai batas kewenangan yang berlaku antar tingkatan pemerintahan. Ia mengakui bahwa hal ini seringkali menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama bagi pemahaman masyarakat awam, termasuk para pelajar, yang mungkin belum sepenuhnya mengerti pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur. Ketidakpahaman ini terkadang menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis.

 

Lebih lanjut, Yohanes Rumpak mengungkapkan bahwa salah satu kendala paling signifikan yang dihadapi Kabupaten Sintang dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia. Dalam konteks ini, efisiensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran menjadi sebuah faktor krusial yang mutlak harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan efektif sangat dibutuhkan.

 

Ia juga menyoroti realitas bahwa dukungan pembangunan infrastruktur yang berasal dari pemerintah pusat saat ini belum dapat dikatakan optimal. Situasi ini, menurutnya, semakin menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya mempercepat laju pembangunan infrastruktur di Sintang. “Jangan samakan kita dengan Jawa Barat. Mereka memiliki anggaran besar dan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga mampu mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik,” ujarnya, memberikan perbandingan yang gamblang mengenai perbedaan skala dan kapasitas fiskal.

 

Menurut analisis Yohanes, perbedaan yang sangat signifikan antara luas wilayah Kabupaten Sintang yang membentang luas dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata dalam skema transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. Ketimpangan ini secara langsung dan signifikan berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

 

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, Yohanes Rumpak tetap menyuarakan optimisme. Ia meyakini bahwa pemerintah daerah, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sintang, akan terus berupaya secara maksimal untuk mencari berbagai solusi inovatif. Yohanes menyatakan keyakinannya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Sintang saat ini tengah bekerja keras, tidak hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga secara aktif menjajaki dan mencari sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya. Upaya ini sangat penting guna memastikan keberlanjutan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang di masa-masa mendatang.