Anggota DPRD Sintang, Toni
SINTANG, ZKR- Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sintang, Toni, menyampaikan usulan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pandangan umum fraksinya, Toni menyarankan agar pemerintah daerah segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Galian C yang khusus mengatur pengambilan material berupa pasir dan batu (sertu) di wilayah perusahaan.
“Kami menilai pengaturan galian C terutama yang berada di wilayah perusahaan sangat penting. Dengan adanya Perda, aktivitas tersebut bisa terkontrol dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujar Toni.
Menurut Toni, banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Sintang, namun belum ada pengaturan teknis yang kuat dari sisi daerah mengenai pemanfaatan material sertu. Jika dikelola dengan baik melalui payung hukum yang jelas, maka potensi PAD bisa dimaksimalkan.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menyampaikan bahwa kewenangan soal Galian C saat ini bukan lagi di tangan pemerintah kabupaten.
“Kami sampaikan bahwa kewenangan pertambangan, termasuk Galian C telah beralih ke pemerintah provinsi,” jelas Ronny.
Meski demikian, pemerintah kabupaten tetap memiliki peran dalam hal pengawasan aktivitas pertambangan yang berada di wilayahnya, serta dalam memberikan rekomendasi tata ruang dan dokumen lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Ronny juga menjelaskan bahwa untuk aspek pajak atas penggunaan sertu, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Dalam perda tersebut pemungutan pajak atas penggunaan sertu termasuk dalam kategori pajak mineral bukan logam dan batuan,” jelasnya.
Toni menyambut baik penjelasan tersebut, namun tetap mendorong agar koordinasi dengan pemerintah provinsi diperkuat. “Tujuan kami bukan hanya membuat aturan, tapi memastikan agar daerah tidak kehilangan potensi pendapatan dari kegiatan yang sudah berjalan. Karena itu, kerja sama antara kabupaten dan provinsi harus terus ditingkatkan,” tegas Toni.
