Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Dr. Betti Nuraini, menegaskan bahwa perjuangan untuk memperoleh pengakuan resmi serta kesetaraan hak bagi seluruh guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nonformal di tanah air masih berjalan panjang dan belum sepenuhnya tercapai.
Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung saat hadir dalam acara pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 HIMPAUDI tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Acara besar yang berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Apang Semangai, Kabupaten Sintang, pada Sabtu (31/10/2026) ini menjadi momen bagi Betti untuk menyuarakan kondisi nyata yang dialami ribuan pendidik di jalur nonformal.
Dalam paparannya, Betti menjelaskan bahwa sepanjang 21 tahun perjalanan organisasi ini, HIMPAUDI terus berupaya memperjuangkan kepentingan para guru yang mengabdi di lembaga-lembaga Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta tempat penitipan anak. Meski telah mengabdikan diri mendidik generasi penerus selama puluhan tahun, para pendidik ini dinilai belum mendapatkan tempat yang layak dalam sistem peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pendidikan nasional.
“Selama 21 tahun itu juga, hingga hari ini mereka belum diakui hak kinerjanya. Mereka belum diakui secara regulasi dan undang-undang sebagai guru. Yang baru diakui adalah PAUD formal,” tegas Betti di hadapan para peserta yang hadir.
Betti menegaskan, pengabaian ini tidak sejalan dengan peran nyata yang mereka lakukan setiap hari. Guru PAUD nonformal memiliki andil yang sangat besar dalam mendidik dan membentuk fondasi karakter anak sejak usia dini—masa emas pertumbuhan yang menentukan kualitas kepribadian dan kecerdasan seseorang di masa depan. Ia menunjuk langsung pada penampilan luar biasa anak-anak yang membawakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat dalam kegiatan tersebut sebagai bukti nyata kualitas pengajaran mereka.
“Kalau tadi kita melihat anak-anak menyanyikan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, itu terjadi karena peranan guru PAUD nonformal. Mereka tidak pernah berhenti mengajar anak-anak usia dini, termasuk di Kabupaten Sintang,” ujarnya dengan penuh semangat.
Betti juga menguraikan ketulusan pengabdian para pendidik ini yang sering kali tidak diimbangi dengan jaminan kesejahteraan yang layak. Banyak dari mereka tiba di tempat kerja jauh sebelum anak-anak dan orang tua datang, menyiapkan segala keperluan pembelajaran, merawat anak-anak dengan sabar sepanjang hari, dan baru pulang ke rumah setelah semua anak dijemput oleh orang tuanya. Pengabdian ini dilakukan dengan tulus meskipun penghasilan yang diterima sering kali jauh di bawah standar kesejahteraan yang pantas bagi seorang pendidik profesional.
“Mereka datang pagi hari sebelum anak dan orang tua datang, menyiapkan segalanya, mengajar dengan sepenuh hati, dan mereka pulang setelah orang tua kembali menjemput anak-anak mereka. Itulah keseharian mereka, dilakukan tanpa keluh kesah berlebih,” ungkap Betti.
Menyadari hal tersebut, lanjut Betti, pihaknya telah secara aktif menyampaikan aspirasi dan tuntutan pengakuan ini kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Pendidikan serta Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI. Perjuangan ini dilakukan di tengah keterbatasan yang masih menyelimuti kehidupan para guru PAUD nonformal di berbagai daerah.
“Kami di Jakarta sudah berjuang. Aspirasi ini sudah kami sampaikan kepada Pak Menteri dan Komisi X DPR RI. Di tengah keterbatasan kesejahteraan yang mereka miliki, guru PAUD nonformal tetap bekerja dan mengajar dengan dedikasi tinggi. Mereka tidak pergi, mereka tetap di sini mendampingi anak-anak,” tuturnya.
Oleh karena itu, Betti berharap pemerintah dapat segera menghadirkan kerangka regulasi yang berpihak dan memberikan perlindungan serta pengakuan yang setara bagi seluruh guru PAUD. Bahkan, HIMPAUDI mendorong agar ke depannya tidak ada lagi pembedaan istilah antara PAUD formal dan nonformal. Seluruh pendidik yang mengajar di jenjang usia dini, tanpa kecuali, harus diakui sebagai guru yang berhak mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), mendapatkan sertifikasi, serta menikmati hak-hak profesional lainnya.
“Kalau perlu, tidak ada lagi kalimat formal dan nonformal. Guru KB harus diakui sebagai guru, sehingga mereka bisa mengikuti PPG dan mendapatkan sertifikasi. Semua yang membangun fondasi pendidikan anak usia dini berhak berdiri setara,” tegas Betti menutup pernyataannya.
