Sintang zkr.com. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang secara resmi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kabupaten Sintang untuk periode Tahun 2026–2030. Kegiatan strategis ini berlangsung pada Selasa (3/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, dan menjadi langkah kunci dalam menyusun kerangka hukum yang mendukung ketahanan pangan daerah.
Penyelenggaraan rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya terarah untuk menyelaraskan seluruh substansi materi muatan sekaligus menyempurnakan draf rancangan peraturan bupati yang sedang disusun secara bertahap. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari perwakilan instansi terkait, pemangku kepentingan di bidang pangan, hingga para perencana pembangunan daerah. Tujuannya agar rancangan regulasi yang dihasilkan benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat, sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah, serta dapat menjadi pedoman yang jelas dan dapat dijalankan dalam pelaksanaan program penganekaragaman pangan ke depan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi wadah penting untuk mematangkan isi rancangan peraturan, memastikan setiap pasal dan kebijakan yang ditetapkan memiliki landasan yang kuat, serta tidak tumpang tindih dengan ketentuan lain yang berlaku.
“Penyusunan regulasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung langkah pemerintah daerah untuk mengembangkan penganekaragaman pangan dengan sepenuhnya memanfaatkan kekayaan dan potensi sumber daya lokal yang tersedia di Kabupaten Sintang,” ujar Lili Suryani.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rencana kebijakan yang disusun untuk kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu 2026–2030, diharapkan menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan di seluruh pelosok kabupaten. Melalui peraturan ini, pemanfaatan berbagai jenis pangan lokal yang selama ini belum dioptimalkan—baik berupa tanaman pangan pokok alternatif, hasil perkebunan, maupun hasil perikanan—dapat ditingkatkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk membangun pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam, tidak bergantung pada satu jenis bahan pangan pokok saja, serta lebih sehat dan bergizi seimbang. Dengan demikian, ketahanan pangan keluarga di Kabupaten Sintang akan semakin kokoh, keragaman pangan lokal terjaga dan bernilai ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pangan ikut meningkat secara berkelanjutan.
“Kami berharap, setelah disahkan nanti, peraturan ini dapat menjadi landasan yang kuat sekaligus panduan praktis bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan berbagai program percepatan penganekaragaman pangan. Potensi yang ada di Sintang harus mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri dengan baik, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Lili Suryani.
