Sintang zkr.com. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Liyus, mengingatkan para kepala desa serta pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar berhati-hati dan cermat dalam mengelola koperasi, terutama karena modal awal dan jaminan yang digunakan bersumber dari Dana Desa (DD). Ia menegaskan bahwa pengelolaan yang tidak tepat dan tidak profesional dapat menimbulkan risiko hukum serta kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat desa.
Menurut Liyus, koperasi desa saat ini menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang didorong oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa, meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil, serta mendorong tumbuhnya unit-unit usaha produktif yang berbasis potensi lokal di desa. Namun, di sisi lain, penggunaan Dana Desa sebagai jaminan maupun modal awal koperasi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya mengharapkan para kepala desa dan pengurus KDMP untuk senantiasa berhati-hati dan cermat dalam mengelola koperasi. Jangan sampai salah langkah atau melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena jaminannya adalah Dana Desa. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan, dampaknya bukan hanya pada keberlangsungan koperasi, tetapi juga pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tegas Liyus.
Ia menekankan bahwa setiap penggunaan Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pengurus KDMP untuk memahami dengan seksama regulasi terkait pengelolaan koperasi dan dana pemerintah, termasuk mekanisme audit internal dan eksternal serta pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak.
“Kelola koperasi dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Jangan sampai karena kelalaian, ketidakcermatan, atau kurangnya pemahaman mengenai aturan yang berlaku, koperasi justru menjadi sumber masalah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa,” tambahnya.
Liyus juga mengingatkan kepada para kepala desa agar tidak menyerahkan pengelolaan koperasi begitu saja kepada pengurus tanpa memastikan bahwa kapasitas dan kompetensi pengurus tersebut memadai. Menurutnya, para pengurus koperasi harus memiliki kemampuan di bidang administrasi, keuangan, serta dasar-dasar manajemen usaha agar koperasi dapat berjalan dengan sehat, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh anggota dan masyarakat desa.
Di sisi lain, ia berharap agar KDMP tidak hanya menjadi badan usaha yang bersifat formalitas dan hanya berdiri di atas kertas, tetapi benar-benar aktif dan mampu menjalankan berbagai unit usaha yang dibutuhkan oleh warga desa, seperti unit simpan pinjam, perdagangan hasil pertanian, pengolahan produk-produk lokal unggulan desa, serta layanan-layanan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Jangan hanya berdiri di atas kertas, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa,” tuturnya.
Liyus juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sintang siap memberikan dukungan dan dorongan agar koperasi desa mendapatkan pendampingan yang memadai, baik dari dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah, para pendamping desa, maupun lembaga-lembaga pemberdayaan lainnya yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian.
“Kami mendorong agar program pembinaan dan pendampingan koperasi desa diperkuat dan ditingkatkan. Jangan sampai para pengurus koperasi bekerja sendirian tanpa adanya arahan dan bimbingan yang jelas,” ujarnya.
Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan koperasi desa dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
