Sintang zkr.com. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, meminta Pemerintah Kabupaten Sintang segera mengambil langkah penanganan terhadap peristiwa longsor yang terjadi di RT 04, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan masyarakat, keamanan kawasan permukiman, serta perlindungan lingkungan di sekitar lokasi kejadian.
Hikman menilai, penanganan longsor tidak boleh ditunda terlalu lama, terutama apabila titik kejadian berada dekat dengan rumah warga, akses jalan, maupun fasilitas umum. Pemerintah daerah perlu segera melakukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui tingkat kerawanan dan menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa material tanah yang mengalami pergerakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar apabila tidak segera ditangani. Terlebih ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, kondisi tanah yang tidak stabil berpotensi mengalami pergerakan kembali dan meningkatkan risiko bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
“Penanganan longsor di RT 04 Kelurahan Ladang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang. Pemerintah perlu segera turun ke lapangan untuk melihat kondisi secara langsung dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan,” ujar Hikman Sudirman.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penanganan bencana. Jangan sampai persoalan longsor yang sebenarnya dapat diantisipasi justru berkembang menjadi masalah yang lebih besar karena lambatnya respons dari pihak terkait.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan penanganan terhadap material longsor yang terlihat di permukaan, tetapi perlu memperhatikan faktor penyebab terjadinya pergerakan tanah. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar langkah yang diambil tidak bersifat sementara dan mampu mengurangi risiko terjadinya longsor susulan.
Hikman menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah kelurahan, serta masyarakat setempat. Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi tersebut sangat diperlukan agar penanganan dapat berjalan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dinas PU diharapkan segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi tanah, struktur tebing, sistem drainase, serta infrastruktur yang berada di sekitar lokasi longsor. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui penyebab dan tingkat kerawanan kawasan, sekaligus menentukan metode penanganan yang paling sesuai.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan tindakan teknis, pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah langkah, seperti pembersihan material longsor, penguatan tebing, perbaikan saluran drainase, hingga pembangunan konstruksi pengaman pada bagian kawasan yang dinilai rawan mengalami pergerakan tanah.
Selain itu, sistem aliran air di sekitar lokasi juga perlu mendapat perhatian. Drainase yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan air menggenang atau mengalir ke bagian tanah yang rentan, sehingga berpotensi memperburuk kondisi lereng. Karena itu, perbaikan saluran air perlu menjadi salah satu bagian dari perencanaan penanganan.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Sintang diminta memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana lanjutan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi lokasi, pemetaan area yang berisiko, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan apabila terjadi keadaan darurat.
Hikman juga mengingatkan pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada warga mengenai kondisi lingkungan di sekitar titik longsor. Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi kejadian perlu mendapatkan pemahaman mengenai tanda-tanda pergerakan tanah dan langkah yang harus dilakukan apabila kondisi semakin membahayakan.
Di sisi lain, pemerintah kelurahan diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan perkembangan situasi kepada pemerintah kabupaten dan instansi teknis terkait. Aparat kelurahan dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat membantu memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan, jumlah warga yang terdampak, serta kebutuhan mendesak yang harus segera diperhatikan.
Hikman juga berharap masyarakat setempat ikut berperan dalam menjaga keamanan lingkungan dengan menyampaikan informasi apabila menemukan tanda-tanda keretakan tanah, perubahan kondisi tebing, atau aliran air yang tidak normal di sekitar kawasan longsor.
Sebagai Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman berharap instansi terkait dapat segera melakukan pengecekan dan menyampaikan langkah penanganan yang akan dilakukan. Ia juga menilai perlu adanya tindak lanjut yang jelas agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan serta langkah antisipasi yang telah disiapkan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa persoalan longsor di RT 04 Kelurahan Ladang bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, Hikman meminta Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut dan mengutamakan langkah penanganan yang mengedepankan keselamatan warga. Ia berharap melalui koordinasi lintas instansi dan respons yang cepat, risiko longsor susulan dapat diantisipasi serta kondisi lingkungan di sekitar permukiman dapat kembali aman.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi bencana, tetapi juga memastikan adanya upaya pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Sintang.
