SINTANG, ZKR.COM – Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antarperangkat daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua instansi sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dr. Rosa Trifina, M.P.H., menyampaikan bahwa pemanfaatan NIK merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, NIK memiliki peran strategis sebagai identitas tunggal penduduk yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses administrasi dan pelayanan di berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan.
“Kerja sama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan ini menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pelayanan yang lebih terintegrasi. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan koordinasi dan pemanfaatan data kependudukan dapat semakin baik,” ujarnya.
Rosa menjelaskan bahwa sektor kesehatan membutuhkan dukungan data yang akurat agar berbagai proses administrasi pelayanan dapat berjalan lebih tertib. Oleh karena itu, pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan Disdukcapil menjadi salah satu upaya untuk memperkuat sistem pelayanan yang tersedia.
Melalui pemanfaatan NIK, data identitas masyarakat diharapkan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi. Hal tersebut juga dapat mendukung proses pencocokan data sehingga informasi administrasi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan menjadi lebih tertata.
Selain mendukung kelancaran administrasi, kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan koordinasi antara Disdukcapil dan Dinas Kesehatan. Kedua instansi memiliki peran yang saling berkaitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan sistem kerja yang terkoordinasi.
Disdukcapil sebagai instansi yang menangani administrasi kependudukan memiliki tanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan data kependudukan. Sementara itu, Dinas Kesehatan membutuhkan dukungan data identitas penduduk untuk menunjang berbagai kegiatan administrasi dan pelayanan di bidang kesehatan.
Dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut, pemanfaatan data kependudukan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, sesuai ketentuan, serta tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat.
Rosa juga berharap kerja sama antarlembaga pemerintah daerah seperti ini dapat terus dikembangkan. Sebab, peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan dukungan sistem administrasi yang baik serta koordinasi yang kuat antara perangkat daerah.
Kerja sama tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan teknologi dan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.
Ke depan, sinergi antara Disdukcapil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih tertib, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui pemanfaatan NIK secara tepat dan sesuai aturan, Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memperkuat tata kelola data kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
