Bapemperda DPRD Sintang Bahas Raperda RTRW 2026–2046, Pastikan Arah Pembangunan Daerah Lebih Terencana

 Parlemen

Sintang zkr.com. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sintang menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sintang, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang Tahun 2026–2046 sebagai salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan.

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, dan diikuti seluruh anggota Bapemperda DPRD Sintang bersama perwakilan OPD terkait. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan regulasi daerah, khususnya yang berkaitan dengan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sintang.

Pembahasan Raperda RTRW ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang pembentukan peraturan daerah. Melalui rapat kerja tersebut, Bapemperda berupaya memastikan setiap tahapan penyusunan regulasi dapat berjalan dengan baik, terarah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, Bapemperda bersama OPD terkait membahas perkembangan tahapan penyusunan Raperda RTRW, termasuk berbagai aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam proses penyempurnaan materi rancangan peraturan daerah. Pembahasan juga diarahkan untuk melihat sejauh mana kesiapan substansi rancangan tersebut sebelum melanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen perencanaan yang memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang di suatu daerah. Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur peruntukan kawasan, pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, hingga pemanfaatan sumber daya alam secara terencana dan berkelanjutan.

Dengan adanya RTRW yang disusun secara matang, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih terarah serta memiliki kepastian dalam pemanfaatan ruang. Hal ini juga penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan maupun ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan peruntukan kawasan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2026–2046 perlu memperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh. Mulai dari kebutuhan pembangunan daerah, kondisi geografis, potensi dan karakteristik wilayah, perkembangan jumlah penduduk, kepentingan masyarakat, hingga aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, penataan ruang juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan ruang yang tidak terencana berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik penggunaan lahan, kerusakan lingkungan, serta hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi.

Keterlibatan sejumlah OPD dalam rapat kerja tersebut menjadi bagian penting untuk menyelaraskan perencanaan tata ruang dengan program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah. Setiap OPD memiliki bidang tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sehingga diperlukan kesamaan pemahaman agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara efektif.

Melalui koordinasi tersebut, berbagai masukan teknis dari perangkat daerah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan substansi Raperda RTRW. Dengan demikian, regulasi yang nantinya ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sintang.

Raperda RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2026–2046 juga memiliki arti penting dalam memberikan arah pengembangan wilayah untuk jangka panjang. Perencanaan tata ruang yang baik diharapkan mampu mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Di sisi lain, keberadaan regulasi tata ruang juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menjaga kawasan yang memiliki fungsi lindung serta mengendalikan pemanfaatan lahan agar tetap sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Melalui rapat kerja ini, Bapemperda DPRD Kabupaten Sintang terus mendorong agar proses pembahasan Raperda RTRW dapat dilakukan secara cermat dan komprehensif dengan melibatkan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung terhadap substansi pengaturan tata ruang.

DPRD Kabupaten Sintang melalui Bapemperda juga memiliki peran penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah yang dibahas benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar kebijakan tata ruang yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang serta mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Sintang yang lebih terarah, tertata, dan berkelanjutan.

Dengan adanya pembahasan bersama OPD terkait, diharapkan penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2026–2046 dapat terus mengalami penyempurnaan sehingga nantinya mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengatur pemanfaatan ruang serta menentukan arah pembangunan Kabupaten Sintang selama dua dekade mendatang.

Related Posts

Tinggalkan Balasan