
Sintang zkr.com. Kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap kapasitas fiskal pemerintah, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam menentukan program yang harus didahulukan.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus, menilai situasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menggunakan anggaran yang tersedia. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar anggaran yang terbatas tetap memberikan manfaat maksimal.
Politisi Partai Hanura itu mengatakan, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keleluasaan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Kondisi tersebut tentu harus disikapi dengan langkah strategis, terutama dalam menyusun skala prioritas agar program yang dianggap mendesak tidak terabaikan.
Menurut Nekodimus, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana kegiatan yang telah disusun. Program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat perlu mendapatkan perhatian utama, sehingga keterbatasan anggaran tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Sintang.
Nekodimus juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan penggunaan anggaran. Setiap kegiatan yang direncanakan harus memiliki manfaat dan hasil yang jelas, sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurutnya, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh program pembangunan dilaksanakan secara bersamaan. Diperlukan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, urgensi, serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, program yang paling dibutuhkan masyarakat tetap dapat direalisasikan secara bertahap.
Selain itu, ia mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih efisien dalam menyusun dan melaksanakan program kerja. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Kegiatan yang kurang mendesak perlu dievaluasi agar tidak mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai program pelayanan publik.
Ia juga menilai pentingnya koordinasi antarlembaga pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Setiap OPD diharapkan dapat menyelaraskan program kerja dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran.
Di sisi lain, Nekodimus berharap pemerintah daerah tetap berupaya mencari peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi potensi daerah, pengelolaan sumber daya secara tepat, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Namun demikian, upaya meningkatkan PAD tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan diharapkan tidak memberatkan masyarakat, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Nekodimus juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah harus memastikan setiap program yang telah dialokasikan dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan diperlukan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.
Ia berharap DPRD bersama pemerintah daerah terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam membahas kebijakan anggaran serta menentukan arah pembangunan Kabupaten Sintang. Dengan kerja sama yang baik, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan tetap dapat diperjuangkan meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan, tetapi bukan berarti pembangunan harus berhenti. Pemerintah daerah tetap perlu mencari solusi dan menyusun strategi agar program-program prioritas dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.
Nekodimus berharap pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengelola anggaran secara bijaksana, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata.
Dengan perencanaan yang matang, efisiensi belanja, dan penentuan skala prioritas yang tepat, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sintang tetap berjalan secara bertahap dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.









