Sintang zkr.com. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, menyambut positif rencana Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengadakan sebanyak 14 unit excavator. Menurutnya, pengadaan alat berat tersebut merupakan langkah strategis yang berpotensi memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas perladangan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai kebutuhan di tingkat desa dan kecamatan.
Yohanes menilai, keberadaan excavator dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai kendala pekerjaan yang selama ini membutuhkan dukungan peralatan berat. Dengan adanya fasilitas tersebut, sejumlah pekerjaan yang berkaitan dengan pembukaan dan penataan lahan, perbaikan akses jalan, hingga penanganan kondisi darurat di wilayah pedesaan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
“Rencana pengadaan 14 unit excavator ini merupakan ide yang bagus apabila dikelola dan dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat, khususnya para peladang,” ujar Yohanes Rumpak. Ia menjelaskan, sebagian masyarakat Kabupaten Sintang masih menjalankan aktivitas perladangan sebagai bagian dari mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan tersebut, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan kemudahan pekerjaan masyarakat.
Selain untuk mendukung aktivitas pertanian dan perladangan, excavator juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pembangunan di wilayah pedesaan. Misalnya, pekerjaan pembukaan akses jalan, penanganan saluran drainase, normalisasi saluran air sesuai kebutuhan teknis, serta pekerjaan lain yang membutuhkan dukungan alat berat.
Yohanes juga melihat keberadaan alat berat tersebut dapat membantu pemerintah dalam menangani kondisi darurat tertentu, terutama ketika terjadi kerusakan infrastruktur atau hambatan akses yang membutuhkan penanganan segera. Dengan tersedianya alat berat yang dapat dimobilisasi, pemerintah diharapkan memiliki dukungan sarana yang lebih memadai dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Yohanes mengingatkan bahwa pengadaan excavator tidak boleh hanya berorientasi pada proses pembelian atau penyediaan barang. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan sistem pengelolaan agar seluruh unit yang dibeli benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Yohanes juga menilai pentingnya keterlibatan pemerintah desa dan kecamatan dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat. Aparat di tingkat wilayah diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pekerjaan yang membutuhkan excavator sehingga pemerintah kabupaten memiliki gambaran mengenai lokasi dan jenis pekerjaan yang harus diprioritaskan. Selain mekanisme pemanfaatan, aspek pemeliharaan alat berat juga harus menjadi perhatian serius. Excavator merupakan aset pemerintah yang membutuhkan perawatan secara berkala agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana alat-alat ini dikelola, dipelihara, dan dimobilisasi. Jangan sampai excavator sudah tersedia, tetapi sulit dipindahkan ke lokasi karena tidak didukung sarana transportasi yang memadai,” jelasnya.
Menurut Yohanes, persoalan mobilisasi harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Hal ini mengingat wilayah Kabupaten Sintang cukup luas dan kondisi geografis serta akses transportasi antardaerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Pemerintah perlu memperhitungkan bagaimana excavator dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya secara aman dan efisien. Dukungan kendaraan pengangkut yang sesuai, biaya mobilisasi, serta pengaturan jadwal penggunaan menjadi beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Ia juga mendorong pemerintah daerah menyusun aturan mengenai penggunaan excavator agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Aturan tersebut perlu mencakup persyaratan pemanfaatan, tanggung jawab pengguna, pengawasan pekerjaan, serta ketentuan terkait operasional dan pemeliharaan.
Transparansi dalam pengelolaan juga menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui mekanisme untuk mendapatkan pelayanan alat berat tersebut. Dengan prosedur yang terbuka, potensi kesalahpahaman dalam pembagian jadwal maupun penentuan lokasi pekerjaan dapat diminimalkan. Lebih lanjut, Yohanes berharap pengadaan 14 unit excavator dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Keberadaan alat berat diharapkan tidak hanya membantu pekerjaan fisik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Ia menilai, akses jalan yang lebih baik dan sarana pendukung kegiatan perladangan yang memadai dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi warga.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap pemanfaatan alat berat tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku serta kelestarian lingkungan. Penggunaan excavator harus dilakukan berdasarkan perencanaan pekerjaan yang jelas, memperhatikan kondisi lahan, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Yohanes berharap rencana pengadaan tersebut dapat dipersiapkan secara matang, mulai dari proses pengadaan, pengelolaan aset, penempatan unit, hingga mekanisme pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pengelolaan yang transparan, pemeliharaan yang terjamin, serta sistem mobilisasi yang baik, Yohanes berharap 14 unit excavator tersebut dapat menjadi sarana pendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya para peladang dan warga di wilayah pedesaan.
