SINTANG, ZKR.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan instansi tersebut.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengambil bagian dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pengawasan dari masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan pelayanan yang jujur, profesional, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara terbuka dan tidak boleh disertai praktik yang bertentangan dengan aturan. Setiap petugas di lingkungan DPMPTSP diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ernawati juga meminta masyarakat agar tidak takut ataupun ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam proses pelayanan. Beberapa tindakan yang perlu dilaporkan antara lain pungutan liar (pungli), suap, penerimaan gratifikasi, maupun penyimpangan prosedur oleh petugas.
“Apabila masyarakat menemukan petugas kami yang melakukan pungutan liar, suap, gratifikasi, ataupun penyimpangan prosedur pelayanan, jangan ragu untuk melaporkannya melalui nomor pengaduan yang telah disediakan,” ujarnya.
Sebagai bentuk keterbukaan terhadap pengawasan publik, DPMPTSP Kabupaten Sintang menyediakan saluran pengaduan khusus yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran pelayanan.
Masyarakat dapat menghubungi Nomor Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Sintang di 082254126005 apabila menemukan atau mengalami tindakan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pelayanan.
Melalui saluran tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai permasalahan yang ditemukan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi dalam melakukan perbaikan pelayanan.
Ernawati menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja dan perilaku aparatur. Integritas pegawai menjadi salah satu hal mendasar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Selain itu, transparansi dalam setiap tahapan pelayanan juga perlu terus ditingkatkan. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, serta ketentuan biaya pelayanan apabila memang terdapat biaya resmi sesuai aturan.
Dengan keterbukaan informasi tersebut, diharapkan tidak ada ruang bagi praktik pungutan di luar ketentuan maupun tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
DPMPTSP Kabupaten Sintang juga mengharapkan seluruh aparatur dapat menjaga profesionalisme dan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Setiap bentuk pelayanan harus diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan.
Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan juga diharapkan dapat membantu instansi mengetahui berbagai kekurangan yang masih terjadi di lapangan. Setiap laporan yang masuk dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, DPMPTSP Kabupaten Sintang berupaya menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Ernawati berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga ikut berperan dalam mengawasi jalannya pelayanan publik. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, upaya mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
