Sintang zkr.com. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan kepala sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Satuan Kerja Bersama (SKB), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Sintang. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sintang pada Rabu, 21 Mei 2025.
Dalam rakor tersebut, Kepala Disdikbud Sintang, Yustinus, memberikan peringatan tegas terkait larangan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kami ingatkan kembali, pungli dalam PPDB harus dihindari. Meskipun surat edaran telah kami sebarkan sebelumnya, kami tegaskan kembali dalam rakor ini. Jangan ada gratifikasi, pungli, atau penyimpangan lainnya,” tegas Yustinus.
Yustinus menjelaskan bahwa pengaturan teknis PPDB saat ini tidak lagi ditentukan oleh Dinas Pendidikan, melainkan ditetapkan langsung melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
“PPDB saat ini ditetapkan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui SK Bupati. Hal ini menunjukkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sintang, termasuk dari Bapak Bupati dan semua pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan pungli, Disdikbud Sintang mengundang narasumber dari Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam rakor tersebut.
“Kami sengaja mengundang Kejaksaan dan Inspektorat agar kepala sekolah memperoleh pemahaman langsung. Kami ingin mencegah terjadinya permasalahan. Jika terbukti ada pungli, sanksi tegas akan diterapkan sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Yustinus.
Ia menambahkan bahwa pada tahun 2024, laporan pungli di sekolah-sekolah sudah sangat minim. Diharapkan, pada tahun 2025 ini tidak ada laporan pungli sama sekali.
“Kami bersyukur pada tahun lalu laporan pungli sudah sangat minim. Tahun ini, kami berharap tidak ada laporan sama sekali. Oleh karena itu, rakor ini sangat penting untuk saling mengingatkan, dan bukan sekadar acara seremonial,” ucapnya.
