
Sintang zkr.com. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono, mengikuti kegiatan kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sintang bersama Kepala Dinas Tata Ruang dan Penataan Wilayah ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan konsultasi terkait rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama DPRD untuk memastikan penyusunan dan perubahan regulasi tata ruang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan Bapemperda DPRD Kabupaten Sintang bersama jajaran Dinas Tata Ruang dan Penataan Wilayah melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam proses revisi Perda RTRW. Konsultasi tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperoleh masukan dan arahan dari kementerian terkait agar materi perubahan regulasi dapat disusun secara lebih komprehensif.
Revisi RTRW merupakan hal penting dalam mendukung arah pembangunan daerah. Sebab, dokumen tata ruang menjadi salah satu pedoman utama dalam menentukan pemanfaatan ruang wilayah, pengembangan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi, hingga perlindungan lingkungan.
Senen Maryono menilai, penataan ruang harus direncanakan dengan baik karena memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan Kabupaten Sintang dalam jangka panjang. Setiap kebijakan pembangunan perlu memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurutnya, RTRW bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman penting yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, proses revisinya perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan potensi daerah.
Ia juga menilai bahwa perkembangan Kabupaten Sintang dari waktu ke waktu tentu membawa perubahan terhadap kebutuhan pemanfaatan ruang. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RTRW.
Karena itu, revisi regulasi tata ruang diharapkan mampu mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat.
Senen berharap melalui konsultasi dengan Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah dan DPRD dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai ketentuan teknis maupun aspek regulasi yang harus dipenuhi dalam proses revisi Perda RTRW.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan perangkat daerah terkait agar proses pembahasan regulasi dapat berjalan dengan baik. Koordinasi yang intensif diperlukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh materi yang disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sintang.
Selain itu, penyusunan RTRW juga perlu memperhatikan kondisi geografis, karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, serta kebutuhan masyarakat di berbagai kecamatan. Hal tersebut penting agar kebijakan penataan ruang tidak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan perkotaan, tetapi juga memperhatikan pengembangan wilayah pedesaan dan pedalaman.
Menurutnya, perencanaan tata ruang yang baik dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan potensi wilayah sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya aturan yang jelas, pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara lebih terarah dan mengurangi potensi tumpang tindih penggunaan lahan.
Senen juga berharap revisi Perda RTRW nantinya dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendukung investasi dan pengembangan ekonomi daerah. Kepastian tata ruang menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha dalam menentukan lokasi dan rencana pengembangan kegiatan usahanya.
Namun demikian, pengembangan investasi tetap harus memperhatikan ketentuan tata ruang, kepentingan masyarakat, serta perlindungan terhadap kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.
Ia berharap seluruh tahapan revisi Perda RTRW Kabupaten Sintang dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui kunjungan kerja dan konsultasi tersebut, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, revisi Perda RTRW Kabupaten Sintang dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang terarah, tertata, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.









