Sintang zkr.com. Sekretaris Kecamatan Kelam Permai, Arwadi, secara resmi mewakili Camat Kelam Permai untuk menghadiri kegiatan sosialisasi penyampaian nilai appraisal pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kilovolt (kV) pada jalur Sintang–Simpang Silat. Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian penting dari rangkaian tahapan penyampaian informasi terkait proses penilaian terhadap tanah, bangunan, dan segala objek yang berada di jalur proyek serta akan terdampak pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut.
Kehadiran Arwadi dalam kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen dan keterwakilan langsung dari Pemerintah Kecamatan Kelam Permai untuk aktif mengikuti seluruh proses koordinasi sekaligus memastikan informasi terkait rencana pembangunan jaringan transmisi listrik ini tersampaikan dengan benar kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh informasi terkait hasil penilaian atau appraisal dapat dipahami secara jelas dan menyeluruh oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur proyek maupun pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, seluruh proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar, transparan, dan senantiasa memperhatikan ketentuan hukum serta prosedur yang berlaku.
Pembangunan jaringan SUTT 150 kV ruas Sintang–Simpang Silat merupakan salah satu bagian strategis dari upaya pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Barat. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas serta keandalan sistem penyaluran tenaga listrik, sehingga pasokan listrik menjadi lebih stabil, memadai, dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar secara berkelanjutan.
Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan proyek ini sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pihak pelaksana proyek, dan masyarakat setempat. Koordinasi yang berjalan terus-menerus menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam menjamin setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjaga agar komunikasi dengan warga yang terdampak dapat berjalan terbuka, harmonis, dan saling menguntungkan bagi semua pihak.
