
Sintang zkr.com. Kesepakatan yang dihasilkan dalam perjuangan petani kelapa sawit di Kabupaten Sintang memuat sejumlah tuntutan strategis terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit. Terdapat sembilan poin aspirasi yang menjadi perhatian, mulai dari kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS), prioritas penerimaan buah petani lokal, kemudahan penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK), transparansi sistem grading, hingga pengawasan terhadap aktivitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
Markus Jembari yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Demokrat mengatakan, sembilan poin tersebut merupakan aspirasi petani yang menginginkan adanya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih adil, transparan, serta memberikan kepastian bagi petani mandiri di Kabupaten Sintang.
Menurut Markus, berbagai persoalan yang disampaikan petani selama ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan perkebunan. Sebab, sektor kelapa sawit merupakan salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah pedesaan dan pedalaman Kabupaten Sintang.
Ia menjelaskan, kepastian harga TBS menjadi salah satu hal yang paling penting bagi petani. Harga jual hasil panen sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, karena sebagian besar petani menggantungkan kebutuhan rumah tangga dari hasil penjualan buah sawit.
Oleh karena itu, petani membutuhkan sistem penetapan harga yang jelas dan transparan. Dengan adanya keterbukaan informasi, petani dapat mengetahui dasar penentuan harga serta memiliki kepastian dalam menjalankan usaha perkebunannya.
Selain persoalan harga, prioritas penerimaan buah sawit milik petani lokal juga menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan. Markus menilai, petani mandiri perlu mendapatkan kesempatan yang layak untuk memasarkan hasil panennya ke pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang.
Menurutnya, keberadaan perusahaan perkebunan dan PKS di daerah seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hubungan antara perusahaan dengan petani lokal perlu dibangun melalui pola kerja sama yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak.
Persoalan penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) juga menjadi perhatian dalam tuntutan tersebut. Kemudahan proses administrasi dinilai penting agar petani dapat memperoleh akses pemasaran hasil perkebunan secara lebih teratur dan memiliki kejelasan dalam hubungan kerja sama dengan pihak terkait.
Markus juga menyoroti pentingnya transparansi sistem grading atau penilaian kualitas buah kelapa sawit. Menurutnya, proses penilaian harus dilakukan berdasarkan standar yang jelas sehingga petani memahami alasan apabila terdapat pengurangan kualitas maupun potongan terhadap hasil penjualan TBS.
Ia berharap sistem grading dapat diterapkan secara terbuka dan konsisten. Dengan demikian, tidak muncul kesalahpahaman antara petani dengan pihak pabrik terkait kualitas buah yang diterima maupun perhitungan hasil penjualan.
Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas Pabrik Kelapa Sawit juga dinilai perlu diperhatikan. Pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Markus menilai, pengawasan diperlukan untuk memastikan kegiatan usaha perkebunan berjalan sesuai aturan, termasuk dalam hal penerimaan buah, mekanisme penimbangan, penilaian kualitas, serta pelaksanaan ketentuan kerja sama dengan petani.
Ia menegaskan bahwa perjuangan petani sawit bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, melainkan juga memperjuangkan kepastian dan perlindungan dalam menjalankan usaha perkebunan.
Menurutnya, petani mandiri memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian Kabupaten Sintang. Karena itu, keberadaan mereka perlu mendapatkan perhatian dan dukungan agar mampu terus berkembang serta meningkatkan produktivitas perkebunan.
Markus berharap sembilan poin tuntutan tersebut dapat menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, pengelola PKS, dan perwakilan petani. Dialog serta koordinasi yang baik diperlukan agar setiap persoalan dapat dicarikan solusi secara terbuka.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi komunikasi antara petani dan perusahaan sehingga tercipta hubungan kemitraan yang sehat, transparan, dan saling menguntungkan.
Dengan adanya tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi tersebut, diharapkan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang semakin baik. Kepastian harga, keterbukaan sistem grading, kemudahan administrasi, serta pengawasan terhadap PKS diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi petani mandiri.
Pada akhirnya, Markus berharap sektor perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sintang.









