DPRD Sintang Dorong Percepatan WPR dan IPR demi Perlindungan Hukum Penambang Rakyat

 Parlemen

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Sandan

Sintang zkr.com. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, meminta pemerintah agar proses perwujudan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat segera memperoleh kejelasan. Hal tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan rakyat.

Menurut Sandan, keberadaan WPR dan IPR merupakan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadikan aktivitas pertambangan sebagai salah satu sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dengan adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat dan penerbitan izin resmi, aktivitas pertambangan diharapkan dapat berjalan lebih tertib, memiliki perlindungan hukum, serta berada dalam pengawasan pemerintah.

Ia mengatakan, persoalan legalitas menjadi salah satu hal yang selama ini dinantikan masyarakat. Sebab, tanpa adanya kepastian aturan dan perizinan, masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan berpotensi menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, Sandan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap proses pengusulan dan penetapan WPR di Kabupaten Sintang. Kejelasan mengenai tahapan, persyaratan, serta mekanisme penerbitan IPR perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan legalitas kegiatan pertambangan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian agar aktivitas ekonomi yang mereka jalankan tidak terus berada dalam ketidakjelasan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi melalui kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kepentingan masyarakat tetap diperhatikan tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.

Sandan menilai, pertambangan rakyat memiliki peran dalam mendukung perekonomian masyarakat di sejumlah wilayah. Aktivitas tersebut menjadi salah satu pilihan sumber pendapatan bagi warga, sehingga penataan melalui WPR dan IPR perlu didorong agar kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik.

Ia juga menegaskan bahwa legalisasi pertambangan rakyat bukan berarti memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa aturan. Sebaliknya, keberadaan WPR dan IPR harus menjadi dasar untuk membangun aktivitas pertambangan yang lebih bertanggung jawab, terarah, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Dengan adanya izin resmi, masyarakat diharapkan dapat memahami batas wilayah yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan, persyaratan teknis yang harus dipenuhi, serta kewajiban yang melekat pada pemegang izin. Hal ini penting agar kegiatan pertambangan tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain kepastian hukum, Sandan juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam pelaksanaan pertambangan rakyat. Menurutnya, kegiatan ekonomi harus tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian alam, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga tetap memiliki lingkungan yang baik untuk kehidupan generasi mendatang.

Ia berharap pemerintah melalui instansi terkait dapat memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengelolaan pertambangan rakyat yang sesuai aturan. Edukasi tersebut diperlukan agar masyarakat memahami kewajiban dalam menjalankan kegiatan pertambangan, termasuk upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan pengelolaan lahan pascatambang.

Sandan juga mendorong adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat penyelesaian berbagai tahapan yang berkaitan dengan WPR dan IPR. Mengingat proses perizinan pertambangan rakyat melibatkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan komunikasi dan sinergi antarlembaga agar tidak terjadi keterlambatan maupun ketidakjelasan informasi.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu aktif menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan WPR dan penerbitan IPR. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.

Ia berharap proses tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Masyarakat membutuhkan informasi yang pasti mengenai perkembangan pengusulan wilayah pertambangan rakyat, sehingga mereka dapat mengetahui arah kebijakan pemerintah dan mempersiapkan diri untuk menjalankan kegiatan sesuai aturan.

Sandan menegaskan bahwa tujuan utama dari penataan pertambangan rakyat adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus menjadi perhatian agar sektor pertambangan rakyat dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Ia berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai WPR dan IPR di Kabupaten Sintang. Dengan adanya regulasi dan perizinan yang jelas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas pertambangan secara legal, aman, dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Related Posts

Tinggalkan Balasan