Sintang zkr.com. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, mengapresiasi rencana pemerintah pusat untuk membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah sekaligus menjaga kesinambungan anggaran pembangunan dan pelayanan publik.
Sandan menilai, selama ini belanja pegawai menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Rencana pemerintah pusat untuk membiayai gaji PPPK tentu patut kita apresiasi. Kebijakan ini dapat membantu meringankan beban pemerintah daerah sehingga anggaran yang tersedia bisa lebih diarahkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sandan.
Ia berharap rencana tersebut dapat segera diperjelas melalui regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang mudah dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. Kepastian mengenai sumber anggaran, proses penyaluran, serta tanggung jawab masing-masing pihak sangat diperlukan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan administrasi.
Menurutnya, pembiayaan gaji PPPK oleh pemerintah pusat juga dapat memberikan kepastian bagi para pegawai dalam menjalankan tugas. Namun, kepastian pembayaran harus menjadi perhatian agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat mengganggu kebutuhan dan kesejahteraan pegawai.
Sandan menegaskan, kebijakan tersebut harus diikuti dengan pengaturan teknis yang jelas, termasuk pemenuhan hak-hak PPPK sesuai ketentuan yang berlaku. Selain gaji, pemerintah juga perlu memperhatikan pembinaan, peningkatan kompetensi, serta evaluasi kinerja agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
Ia berharap kebijakan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pelayanan publik dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
“Yang penting, kebijakan ini harus diikuti dengan aturan pelaksanaan yang jelas. Jangan sampai di tingkat daerah muncul kebingungan terkait mekanisme pembayaran, administrasi, maupun hak-hak PPPK,” katanya.
Sandan juga mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah tetap dilakukan secara efektif dan sesuai prioritas. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah Kabupaten Sintang diharapkan dapat lebih optimal menjalankan program pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat lainnya.
Ia berharap rencana tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun para PPPK, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Sintang semakin baik dan berkelanjutan.
