Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Vaulinus Lanan
SINTANG, ZKR- Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Vaulinus Lanan, menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sintang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Laporan tersebut disampaikan Lanan dalam rapat paripurna DPRD Sintang pada Rabu, 16 Juli 2025.
Sebagai Ketua sekaligus Juru Bicara Pansus, Lanan menyebut bahwa hasil pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, menghasilkan sejumlah catatan penting.
Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, DPRD Kabupaten Sintang memberikan dua saran utama kepada BPKAD agar pengelolaan aset daerah bisa lebih optimal ke depannya.
“Pertama, kami minta semua aset-aset milik pemerintah daerah diinventarisir secara menyeluruh. Jangan sampai ada aset yang belum bersertifikat sehingga bisa memicu klaim sepihak dari masyarakat di kemudian hari,” tegas Lanan.
Ia menjelaskan, keberadaan aset-aset pemerintah daerah yang belum bersertifikat menjadi potensi masalah hukum di masa depan. Oleh sebab itu, proses pendataan dan sertifikasi aset harus segera dilakukan oleh BPKAD.
“Ini penting agar kita bisa memastikan legalitas semua aset daerah terjaga dan tidak bermasalah ke depannya,” kata Lanan.
Selanjutnya, Lanan juga meminta agar pengelolaan mes milik Pemerintah Kabupaten Sintang yang ada di Kota Pontianak dapat dioptimalkan. Menurutnya, mes tersebut bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola secara baik.
“Pengelolaan mes pemda di Pontianak jangan dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya memaksimalkannya agar dapat menghasilkan pemasukan bagi daerah,” katanya.
Lanan berharap dua saran tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh BPKAD agar aset daerah lebih tertib dan memberi manfaat bagi pendapatan daerah.
“Ini menjadi catatan penting kami sebagai bagian dari pengawasan terhadap kinerja OPD terkait,” ujar Lanan.
