SINTANG, ZKR- Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny merespon positif Sistem Informasi Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah (Sitibum Gakda) yang diluncurkan Satpol PP Kabupaten Sintang. Ia berharap trobosan baru ini bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kita memberikan respon positif terhadap proposal Satpol PP Sintang dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Semoga Melalui aplikasi ini apa yang menjadi harapan dan tujuan bisa tercapai,” ujar Ronny usai Peresmian Mal Pelayanan Publik Bumi Senentang, Kamis 16 November 2023.
Ronny berharap jika terobosan ini berhasil menunjang tugas pokok agar kedepannya terus dikembangkan. Serta sebagai langkah evaluasi guna memastikan kelangsungan dan konsistensi dalam pencapaian tujuan. Dengan melanjutkan program yang bagus, dapat dijaga momentum positif, kestabilan, dan kepercayaan dari masyarakat serta pihak terkait.
“Biasanya pergantian Kepala Dinas atau Kepala OPD program yang sudah dibangun Kepala Dinas sebelumnya tidak dilanjutkan ketika terjadi pergantian kepala OPD. Mestinya program-program atau kebijakan yang baik yang sudah terbukti berhasil harus di kembangkan terus dan dijaga keberlangsungannya menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini,” ujar Ronny.
Kepala Satpol PP Kabupaten Sintang, Siti Musrikah mengatakan proyek perubahan ini untuk mendukung reformasi birokrasi sub tema strategi inovasi dan kolaborasi melalui kepemimpinan digital untuk percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Dengan sitibum Gakda di website satpolpp.sintang.go.id diharapkan dapat menyumbangkan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sintang untuk merespon pengaduan masyarakat (dumas) bagi pengguna layanan teknologi informasi atau dengan handphone,” jelas Siti dalam sambutannya
“Konsepnya adalah dari masukan pengaduan ini, pihak satuan polisi pamong praja akan meneruskan dan berkolaborasi dengan OPD teknis melalui jejaring IT guna mendapatkan solusi teknis atas indikasi adanya pelanggaran atau kejadian bencana yang memerlukan penyelamatan,” tambahnya.
