Ketua DPRD Sintang: Pemotongan Dana Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur di Sintang

Sintang zkr.com.  Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, memberikan penjelasan terkait adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemotongan yang mencapai sekitar Rp338 miliar tersebut tidak akan berimbas pada pembayaran gaji pegawai, namun akan berdampak cukup signifikan terhadap sektor pembangunan infrastruktur di daerah.

Indra Subekti menjelaskan bahwa pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ini merupakan imbas dari kondisi keuangan negara yang sedang mengalami tekanan. Ia memahami bahwa pemerintah pusat harus melakukan efisiensi anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Pengurangan transfer pusat ke daerah, khusus Kabupaten Sintang, mencapai 338 miliar. Namun kami pastikan bahwa hal ini tidak berimbas pada gaji pegawai. Yang terdampak adalah pembangunan infrastruktur, karena kita diminta melakukan efisiensi anggaran oleh pusat,” ujar Indra 

Ia menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sintang harus bekerja lebih cermat dalam menyusun prioritas pembangunan ke depan. Indra mengakui bahwa pemangkasan dana sebesar itu tentu memengaruhi banyak rencana pembangunan fisik yang sebelumnya sudah diproyeksikan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Sejumlah program infrastruktur kemungkinan akan mengalami penyesuaian, penundaan, atau bahkan pengurangan skala pekerjaan.

“Kita harus melakukan review terhadap semua program pembangunan yang sudah direncanakan. Kita harus memilih program-program yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Indra menambahkan, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami kondisi yang sedang dihadapi dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi. Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Indra menyatakan bahwa DPRD Sintang akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tetap transparan dan akuntabel, meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas. Ia memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran akan diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan legislatif, ia optimistis bahwa Kabupaten Sintang tetap dapat menjaga keberlanjutan pembangunan meski menghadapi tantangan pengurangan dana dari pusat.

“Kita akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah ini. Kita yakin, dengan kerja keras dan kebersamaan, kita bisa melewati masa sulit ini,” pungkasnya.