Dewan Demokrat Minta Pemkab Sintang Fokus Perjuangkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lusi

SINTANG, ZKR– Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sintang meminta Pemerintah Kabupaten Sintang untuk lebih fokus memperjuangkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Harapan itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Lusi, saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna ke-11, Senin 21 Juli 2025 lalu.

Dalam pandangannya, Lusi menyoroti besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp213,435 miliar. Meski jumlah ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, Fraksi Demokrat menilai SiLPA tersebut masih sangat besar dan menunjukkan bahwa belanja daerah belum berjalan maksimal.

“Hal ini juga diperparah dengan penyerapan belanja daerah hanya sebesar 91,51 persen dari total anggaran. Efektivitas realisasi anggaran pun masih kurang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dasar jalan dan jembatan sebagai jawaban atas kegawatdaruratan infrastruktur di Kabupaten Sintang yang kita cintai ini,” ujar Lusi.

Ia menambahkan bahwa penyerapaan belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp325,588 miliar, hanya terealisasi 85,33 persen. Bahkan, belanja tak terduga hanya terserap 17,79 persen. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tahun 2024 masih belum efektif untuk mengejar ketertinggalan.

“Kami juga menharapkan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus memperjuangkan penganggaran lebih berfokus pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” tegas Lusi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menjelaskan bahwa besarnya SiLPA tahun 2024 antara lain berasal dari sisa DAK fisik, DAK nonfisik, dana bagi hasil (DBH), dana insentif fiskal, hingga hibah BNPB.

“Kami juga sepakat bahwa peningkatan infrastruktur masih harus menjadi perhatian bersama bagi kita semua. Oleh sebab itu diperlukan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk menjawab kegawatdaruratan infrastruktur di Kabupaten Sintang sehingga alokasi belanja dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah direncanakan,” pungkasnya.