Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Monopo
SINTANG, ZKR- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang menyoroti besarnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp213 miliar. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi, Jimi Monopo, dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2025, Senin (21/7/2025).
Jimi menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan berharap SILPA tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program-program prioritas daerah, terutama yang sifatnya mendesak bagi kebutuhan masyarakat.
“Dengan adanya SILPA tahun anggaran 2024 yang angkanya cukup tinggi, maka Fraksi PDI Perjuangan berharap anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung program-program prioritas maupun program-program kegiatan yang sifatnya urgent,” ujar Jimi.
Menurutnya, penggunaan SILPA harus melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Tujuannya agar anggaran benar-benar berdampak nyata bagi pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Jimi menegaskan bahwa prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
“Adapun program-program yang sifatnya urgent agar dapat diprioritaskan yaitu pembangunan jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai penunjang ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan,” lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sudah merencanakan penggunaan SILPA 2024 untuk mendanai berbagai program penting pada tahun 2025.
“Mengenai penggunaan SILPA tahun anggaran 2024, dapat dijelaskan bahwa dalam sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp213.434.170.239,85 terdiri dari SILPA yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH CHT, DBH Sawit, DBH DR, DAU Earmark, insentif fiskal, BLUD, bantuan keuangan provinsi, hibah BNPB serta penghematan belanja lainnya,” terang Ronny.
Ia menambahkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai program pembangunan jalan dan jembatan, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Semua ini akan digunakan untuk membiayai program kegiatan pada tahun anggaran 2025 terutama pembangunan jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai penunjang ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan,” pungkasnya.
