Subsidi LPG Tak Sampai ke Masyarakat Inggar, DPRD Sintang Minta Distribusi Dievaluasi

Sintang zkr.com. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi masyarakat di wilayah pedalaman, khususnya di Desa Inggar, Kecamatan Kayan Hilir, yang hingga saat ini belum merasakan manfaat dari program subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Berdasarkan laporan yang diterima langsung dari warga, harga LPG melonjak drastis, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Saya sangat prihatin mendengar laporan dari masyarakat di Inggar bahwa mereka harus membeli LPG 3 kilogram dengan harga yang sangat mahal, mencapai Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per tabung. Harga ini jelas sudah sangat memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Juni saat menyampaikan pernyataan di Gedung DPRD Sintang.

Juni menjelaskan, harga LPG 3 kilogram yang seharusnya dapat diakses dengan harga terjangkau oleh masyarakat pedalaman, justru menjadi beban yang sangat berat. Ia menduga, adanya praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi oleh oknum-oknum tertentu menjadi penyebab utama terjadinya lonjakan harga tersebut.

“Saya menduga ada permainan di tingkat distribusi. LPG subsidi seharusnya sampai ke tangan masyarakat yang berhak, bukan malah ditimbun atau dijual dengan harga yang tidak wajar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Oleh karena itu, Juni mendesak instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disdagperinkop UKM) Kabupaten Sintang, serta aparat penegak hukum, untuk segera turun ke lapangan dan melakukan investigasi secara menyeluruh. Ia meminta agar jalur distribusi LPG dari pangkalan hingga ke konsumen akhir diawasi secara ketat.

“Saya mendorong instansi terkait untuk segera turun ke lapangan, mengecek pangkalan-pangkalan LPG, dan memastikan jalur distribusi LPG benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Jangan sampai subsidi ini hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu atau tengkulak yang bermain harga,” tambahnya.

Juni juga meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi LPG subsidi yang ada saat ini. Ia menilai, perlu adanya perbaikan dan penataan ulang sistem distribusi agar LPG subsidi dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Saya berharap agar pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Jangan biarkan masyarakat pedalaman terus menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Kondisi yang dialami oleh masyarakat di Desa Inggar ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kabupaten Sintang. Para wakil rakyat berjanji akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas dan memastikan agar masyarakat pedalaman dapat memperoleh akses LPG subsidi dengan harga yang terjangkau.