Pembangunan Infrastruktur Sintang Terancam Mandek, DPRD Minta Pemkab Cari Solusi Inovatif

Sintang zkr.com. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, dengan nada prihatin menyampaikan kekhawatirannya terkait pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, kebijakan penyesuaian anggaran nasional yang dilakukan pada tahun berjalan membawa konsekuensi besar bagi daerah-daerah yang masih sangat membutuhkan pembangunan fisik untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal, tak terkecuali Kabupaten Sintang.

“Pemangkasan anggaran dari pusat ini tentu berimbas signifikan kepada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Banyak program yang sebelumnya sudah direncanakan dengan matang, bahkan sudah masuk dalam tahap lelang, terpaksa harus ditunda bahkan direvisi kembali karena keterbatasan anggaran yang sangat memukul,” ujar Hikman Sudirman dengan nada kecewa pada Selasa (18/11/2025).

Hikman Sudirman menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini berdampak pada berbagai sektor pembangunan infrastruktur di Sintang, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga pembangunan fasilitas pendidikan. Ia mencontohkan, beberapa proyek pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil di Sintang terpaksa harus ditunda karena anggaran yang tidak mencukupi.

“Daerah seperti Sintang ini sangat membutuhkan dukungan anggaran yang stabil dan berkelanjutan. Infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik semata, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses yang layak, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi mereka. Jika infrastruktur tidak memadai, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat akan sulit ditingkatkan,” tegasnya.

Hikman Sudirman juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap pelayanan publik di Sintang. Ia khawatir bahwa pemangkasan anggaran ini akan menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan administrasi.

“Jika anggaran untuk pelayanan publik dipangkas, maka kualitas pelayanan akan menurun. Misalnya, jumlah obat-obatan di puskesmas akan berkurang, jumlah guru di sekolah akan berkurang, dan waktu pelayanan di kantor-kantor pemerintah akan menjadi lebih lama. Ini tentu akan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Menghadapi situasi yang sulit ini, Hikman Sudirman mengajak Pemerintah Kabupaten Sintang untuk bersikap realistis dan mencari solusi inovatif agar pembangunan tetap berjalan, meskipun skalanya mungkin tidak sebesar yang direncanakan sebelumnya. Ia mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Sintang dapat melakukan efisiensi anggaran, mencari sumber-sumber pendapatan baru, serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau investor untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

“Kita harus realistis menghadapi situasi ini. Pemerintah daerah harus bisa mencari solusi inovatif agar pembangunan tetap berjalan, meski skalanya mungkin tidak sebesar yang direncanakan sebelumnya. Kita bisa melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak, mencari sumber-sumber pendapatan baru dengan mengoptimalkan potensi daerah, serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau investor untuk membiayai pembangunan infrastruktur,” jelas Hikman.

Hikman Sudirman juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Sintang membuka data dan informasi terkait anggaran kepada publik, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

“Transparansi dan akuntabilitas itu penting agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan untuk pembangunan. Dengan transparansi dan akuntabilitas, kita bisa mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.

Hikman Sudirman menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh masyarakat Sintang untuk bersatu padu dan mendukung Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghadapi tantangan pemangkasan anggaran ini. Ia berharap agar dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, pembangunan di Sintang dapat tetap berjalan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Mari kita bersatu padu dan mendukung Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghadapi tantangan ini. Dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, kita bisa mengatasi kesulitan ini dan mewujudkan Sintang yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Hikman dengan nada penuh harap.

Dengan adanya perhatian dan tindakan nyata dari semua pihak, diharapkan pembangunan infrastruktur di Sintang dapat tetap berjalan meskipun anggaran dipangkas, sehingga masyarakat dapat menikmati akses yang layak, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi mereka.