“Keterbatasan Anggaran, Markus Jembari Harap Perusahaan Perkebunan Bantu Infrastruktur Sintang”

Sintang zkr.com. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Markus Jembari, kembali menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan perkebunan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya perawatan jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Ia menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi dan mendapatkan manfaat ekonomi dari wilayah Sintang juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga fasilitas umum yang dilalui setiap hari.

Markus menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini tengah menghadapi tantangan, terutama setelah kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp 388 miliar. Dengan berkurangnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, diperlukan keterlibatan sektor swasta untuk menutup kekurangan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Jika melihat kebijakan yang spesifik untuk infrastruktur memang belum ada. Namun, hari ini kita melihat ada grup perusahaan yang telah menjalankan CSR, misalnya dengan meminjamkan alat berat untuk perawatan jalan. Ini bentuk kepedulian yang layak diapresiasi,” ujar Markus.

Markus menambahkan, kontribusi perusahaan perkebunan dalam perawatan jalan sangat penting mengingat aktivitas operasional mereka yang seringkali menggunakan kendaraan berat, yang dapat mempercepat kerusakan jalan. Ia berharap, semakin banyak perusahaan yang tergerak untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kondisi infrastruktur di wilayah Sintang.

“Jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Jika kondisi jalan rusak, maka akan berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, kami berharap perusahaan perkebunan dapat lebih aktif dalam membantu pemerintah daerah dalam menjaga kondisi jalan,” kata Markus.

Selain itu, Markus juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program CSR oleh perusahaan perkebunan. Ia berharap, perusahaan dapat melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR, sehingga program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Program CSR harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, program CSR dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” imbuh Markus.

Untuk mendorong keterlibatan perusahaan perkebunan dalam pembangunan infrastruktur, Markus mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Sintang akan terus berupaya untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif dalam program CSR.

“Kami akan terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sintang, termasuk dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif dalam program CSR. Dengan demikian, kami berharap semakin banyak perusahaan yang tergerak untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kabupaten Sintang,” pungkas Markus.