DPRD Sintang Minta Kepastian Dana Bagi Hasil Sawit untuk Daerah Penghasil

Nekodimus

SINTANG, ZKR- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nekodimus, meminta pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna memastikan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit yang menjadi hak Kabupaten Sintang sebagai daerah penghasil.

Legislator dari Partai Hanura ini menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakjelasan jumlah DBH sawit yang selama ini diterima oleh Kabupaten Sintang. Menurutnya, kondisi ini sangat merugikan daerah yang telah menyumbangkan hasil sawit namun tidak mendapatkan kepastian nilai pembagiannya.

“Saya minta pemerintah Kabupaten Sintang melalui dinas terkait agar segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menentukan secara jelas berapa besaran dana bagi hasil sawit yang menjadi hak kita. Selama ini tidak ada kepastian, dan ini sangat merugikan daerah penghasil seperti Sintang,” ungkap Nekodimus belum lama ini.

Ia menjelaskan, Kabupaten Sintang merupakan salah satu wilayah dengan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Sayangnya, kontribusi besar daerah dalam sektor tersebut belum diikuti dengan pembagian hasil yang transparan dan adil dari pemerintah pusat.

“Bayangkan, kita ini daerah penghasil sawit, tapi justru tidak tahu pasti berapa dana yang kita terima dari sektor itu. Ini sangat tidak adil,” tegasnya.

Nekodimus juga menekankan bahwa dana bagi hasil sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi lokasi utama perkebunan sawit. Dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun.

“Kalau kita tahu pasti berapa dana yang kita dapat, maka pemerintah daerah bisa menyusun program yang lebih tepat sasaran. Tapi kalau tidak jelas, bagaimana bisa membuat perencanaan pembangunan yang baik?” katanya.

Ia pun mendorong agar Pemkab Sintang tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah proaktif dalam memperjuangkan hak daerah.

“Pemerintah daerah harus serius memperjuangkan ini. Kita tidak boleh hanya jadi penonton sementara hasil sawit kita dibawa keluar tanpa kejelasan manfaat bagi daerah,” pungkasnya.