Nekodimus
SINTANG, ZKR- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nekodimus, meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Sintang. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan kebun inti dan kebun plasma dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
Sebagai legislator dari Partai Hanura, Nekodimus menyoroti persoalan ketimpangan antara pembangunan kebun inti dan kebun plasma yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Ia menilai, banyak perusahaan lebih fokus pada kebun inti mereka sendiri, sementara kebun plasma milik masyarakat justru tidak dibangun dengan serius.
“Saya minta kepada pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan, agar melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan. Pembangunan kebun inti dan plasma harus dilakukan bersamaan dan profesional,” ungkap Nekodimus di DPRD Sintang belum lama ini.
Ia menjelaskan, berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar perusahaan lebih mengutamakan kebun inti dan mengabaikan pembangunan serta pemeliharaan kebun plasma. Akibatnya, banyak kebun plasma yang tidak mencapai luasan sesuai dengan pola yang telah disepakati bersama antara perusahaan dan masyarakat.
“Di lapangan, kami temukan perusahaan lebih fokus ke kebun inti, sementara kebun plasma dibangun setengah hati. Bahkan banyak yang tidak sesuai luasan seperti yang sudah disepakati,” tegasnya.
Selain itu, pemeliharaan kebun plasma juga jauh dari kata maksimal. Jika dibandingkan dengan pemeliharaan kebun inti, perhatian terhadap kebun plasma sangat minim. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya hasil panen yang diterima oleh petani plasma.
“Pemeliharaan kebun plasma juga sangat lemah. Akibatnya hasil panen petani plasma jauh lebih kecil dibandingkan kebun inti milik perusahaan. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.
Nekodimus menegaskan bahwa peran pemerintah sangat penting untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan masyarakat. Ia berharap pembinaan dan pengawasan bisa dilakukan secara rutin dan menyeluruh agar perusahaan tidak semena-mena.
“Jangan biarkan masyarakat dirugikan terus-menerus. Pemerintah harus hadir dan mengawasi perusahaan agar benar-benar menjalankan kewajibannya kepada petani plasma,” pungkasnya.
