Vaulinus Lanan
SINTANG, ZKR- Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Vaulinus Lanan menyampaikan bahwa salah satu kendala utama dalam perbaikan infrastruktur jalan saat ini adalah terbatasnya jumlah alat berat yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, saat ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang hanya memiliki 4 set alat berat untuk kegiatan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ). Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk menangani kerusakan jalan yang cukup banyak di berbagai wilayah.
“Sekarang ini kita hanya punya empat set alat berat yang digunakan oleh UPJJ. Jadi, saat ada banyak ruas jalan rusak, alatnya harus bergantian. Inilah yang membuat proses perbaikan jalan jadi lambat dan harus antre,” kata Lanan.
Ia mencontohkan, di wilayah Tempunak, khususnya Jalan Begandung, perbaikan seharusnya bisa dimulai pertengahan tahun ini. Namun, karena alat berat masih digunakan di jalur lain, pengerjaan harus tertunda.
“Ruas Begandung sampai ke Jaya Mentari itu sebenarnya sudah harus dikerjakan. Tapi karena alat berat masih kerja di jalur SKPH, jadi belum bisa dimobilisasi ke sana. Ini fakta yang harus diketahui masyarakat,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah bersama DPRD sudah merencanakan penambahan alat berat pada tahun 2026. Nantinya, akan ada dua set alat UPJJ tambahan agar pelaksanaan perbaikan jalan bisa lebih cepat dan tidak antre seperti saat ini.
“Rancangannya sudah ada, kita akan tambah dua set lagi. Artinya, ke depan pengerjaan jalan tidak akan terlalu terganggu karena antrean alat,” ujarnya.
Lanan berharap masyarakat memahami kondisi ini dan tetap bersabar. Pemerintah daerah terus berusaha maksimal memperbaiki infrastruktur, meski dengan keterbatasan sarana dan anggaran.
“Bukan berarti pemerintah tidak peduli. Tapi memang kita punya keterbatasan. Karena itu, pengerjaan jalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar semua pihak, terutama kepala desa dan perangkat desa, ikut menyampaikan informasi ini kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Jangan sampai masyarakat salah paham. Kita semua harus jujur soal situasi di lapangan, supaya masyarakat tahu bahwa perbaikan itu sedang berjalan, hanya saja memang butuh waktu,” tutupnya.
