Juru Bicara Fraksi Golkar Muhammad Ashari
SINTANG, ZKR- Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Golongan Karya, Muhammad Ashari menyampaikan sejumlah pertanyaan penting dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025 lalu. Dalam pandangan umum Fraksi Golkar terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, Ashari menyoroti ketidakjelasan data dan arah pembangunan ekonomi daerah.
Ashari mempertanyakan berapa target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Pasalnya, dalam pidato Bupati Sintang tentang RPJMD yang disampaikan sebelumnya tidak disebutkan angka atau data target tersebut.
“Kami ingin tahu secara jelas berapa persen target pertumbuhan ekonomi per tahun yang ditetapkan pemerintah. Ini penting sebagai acuan bersama dalam menilai capaian pembangunan ke depan,” kata Ashari.
Selain itu, pihaknya juga meminta penjelasan mengenai sektor-sektor prioritas yang akan didorong untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini merujuk pada misi kedua dalam pidato Bupati, yaitu mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas pangan, dan optimalisasi pendapatan.
“Kami ingin tahu sektor mana saja yang menjadi prioritas agar bisa dipantau bersama efektivitasnya,” tambah Ashari.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 adalah sebesar 5,02% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 5,84% pada tahun 2029. Sementara target pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,3 triliun pada awal periode dan mencapai Rp 2,6 triliun di akhir periode. “Data rinci sudah tertuang dalam dokumen RPJMD yang telah disampaikan,” jelas Ronny.
Untuk menjawab soal sektor prioritas, Ronny menyebut bahwa seluruh sektor penunjang pemerataan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian utama. “Karena semua sektor saling terkait dalam upaya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Sintang,” tegasnya.
Ashari juga menyoroti visi keempat terkait perlindungan lingkungan dan ekonomi hijau. Ia meminta agar pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Namun dalam rapat tersebut, belum dijelaskan secara rinci langkah-langkah yang dimaksud, sehingga masih menjadi catatan Fraksi Golkar untuk dibahas lebih lanjut.
