Heri Jambri
SINTANG, ZKR– Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di desa Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat masih belum beroperasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyatakan sangat menyayangkan hal tersebut. Padahal PLBN sangat penting keberadaannya dalam mendukung keamanan dan perkembangan ekonomi di daerah setempat.
“Salah satu perannya adalah untuk mencegah penyelundupan barang ilegal dari jalur tidak resmi. Kalau memang PLBN sudah berfungsi, saya yakin jalan-jalan tikus ini akan lebih bisa dimonitoroleh aparat penegak hukum yang ada di sepanjang perbatasan,” ujar Heri Jambri di DPRD Sintang belum lama ini.
Menurutnya pemerintah pusat sudah cukup serius menghadirkan PLBN di daerah perbatasan. Beberapa PLBN di daerah perbatasan sudah berfungsi dan dampaknya dinikmati masyarakat.
“Jadi terkait PLBN ini janji pemerintah juga luar biasa sudah ada inpresnya. semenjak tahun 2019.Tapi sampai hari ini PLBN belum difungsikan ini jadi tanda tanya,” bebernya.
Menurutnya komunikasi yang belum matang antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang mengakibatkan PLBN belum bisa operasional. Pemerintah Malaysia diduga belum merespon positif pembangunan PLBN tersebut. Didugab kedua belah pihak menemukan kesepakatan titik nol.
“Saya pernah kesana bahkan pernah jalan kaki melalui jalan tikus. Sampai di Malaysia saya lihat mereka belum ada gerakan sama sekali bahkan soal lahannya mereka juga tidak pernah membicarakannya sementara di pihak kita terus membangun,” ujarnya.
“Kalau saya lihat gerakan dari tempat kita memang ada tapi dari Malaysianya enggak ada. Saya enggak tahu bagaimana cara dari Kementerian Luar Negeri Kita menyelesaikan perkara ini dengan Malaysia,” ujar Heri Jambri.
“Isu yang beredar di masyarakat mereka belum siap disana. Mestinya kalau memang mereka belum siap kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu di mana tempat siapnya. Jadi yang kita paksakan kalau Malaysianya ngak mau” ujarnya.
Menurutnya pemerintahan harus menuntaskan komitmen dengan pemerintah Malaysia sebelum membangun PLBN di daerah perbatasan. Hal ini penting supaya pembangunan PLBN tidak mengalami kendala.
“Pemerintah kita harus Inten berkomunikasi dengan pemerintah Malaysia. Kenapa koordinasi dan komitmen itu perlu dibangun lebih dulu supaya semua pihak sama-sama berkomitmen membangun PLBN dan infrastruktur pendukung lainnya yang dibutuhkan di negara masing-masing,” ujarnya.
Persoalan PLBN Sungai Kelik ini menurutnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi pemerintah pusat saat ini sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.
“Jangan dibiarkan bergantung gantung kan sayang juga dibiarkan bergantung gantung, anggaran jalan terus tapi manfaatnya tidak ada untuk masyarakat,” pungkasnya.
