Anggota DPRD Sintang, Lim Hie Soen
SINTANG, ZKR- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Lim Hie Soen merespon positif penundaan Pilkades serentak tahun 2020 . Menurutnya keputusan pemerintah pusat tersebut merupakan kebijakan yang sangat tepat.
“Pemerintah pusat telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil keputusan tersebut terlebih pelaksanaan pilkades belum dilengkapi dengan aturan yang bisa mengikat untuk pelaksanaan protokol kesehatan covid-19 seperti Pilkada, kalau Pilkada sudah ada aturan itu,” kata Lim Hie Soen saat dijumpai di DPRD Sintang belum lama ini.
Menurutnya pemerintah pusat mengantisipasi penyebaran pandemi virus covid-19 yang saat ini belum berakhir. Karena pelaksanaan pilkades juga rentan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkumpul atau berkerumun.
“Artinya pemerintah lebih mengutamakan keselamatan lebih dulu, namun setelah semuanya normal, pelaksanaan pilkades akan diselenggarakan. Untuk itu saya sangat mengapresiasi sekali kebijakan ini,” ucapnya.
Politisi Hanura ini berharap penyelenggaraan Pilkades ke depan dapat berjalan baik dan sesuai koridor yang berlaku serta tidak adanya perseteruan antara calon dan pendukung.
“perbedaan pilihan itu hal biasa dalam memilih pemimpin, maka dari itu saya berharap pelaksanan pilkades ini nantinya dapat berjalan aman dan tertib, jangan ada yang namanya perseteruan mari kita sama-sama menjaga daerah kita selalu kondusif,” ajaknya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni menjelaskan, bahwa pengunduran pelaksanaan Pilkades serentak sesuai dengan edaran Kementrian Dalam Negeri kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak. Pelaksanan pilkades resmi di undur hingga april 2021 mendatang.
“Pengunduran pelaksanan Pilkades juga dikarenakan adanya pemilihan Kepala Daerah yang akan di selenggarakan dalam waktu dekat,” kata Roni.
Meski begitu, Roni mengatakan pihaknya sudah sangat siap menyelenggarakan Pilkades yang seharusnya di selenggarakan tahun 2020 ini. Akan tetapi pihaknya akan melakukan penyesuaan dengan pengunduran jadwal dari pusat.
“kami sudah selesai mempersiapkan persiapannya, tetapi karena memang perintah surat menteri agar di tunda tepatnya pada tanggal 07 Apri 2021 kita mengikuti saja dan sipa melaksanakannya,” pungkas Roni. (Nko)
