SINTANG, ZKR- Fraksi partai golongan karya (Golkar) DPRD Sintang meminta pemerintah daerah mengakomodir sejumlah kebutuhan infrastrukur di Bumi Senentang.
Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Agrianus saat menyampaikan pandangan umum fraksi partai golongan karya (Golkar) terhadap laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2022 di DPRD Sintang belum lama ini.
Agrianus meminta pemerintah menganggarkan jembatan Sungai Segak di sepauk pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2022 atau paling lambat APBD murni Tahun Anggaran 2023
“Kemudian Jembatan di KM 58 desa bernayau Kecamatan sepauk sudah rawan roboh akibat tanah longsor. Diminta perhatian pemerintah daerah untuk mengajarkan pembangunan jembatan tersebut pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2022 atau paling lambat APBD murni Tahun Anggaran 2023,” pinta Wakil Rakyat dapil Tempunak dan Sepauk ini.
Pihaknya juga menyoroti terhadap Jalan Lingkar kelam yang sudah rusak parah. Hingga saat ini belum ada upaya penanganan dari pemerintah. Padahal jalan tersebut akses menuju destinasi wisata Bukit Kelam yang merupakan Ikon Kabupaten Sintang.
“Mengingat Kawasan Bukit Kelam merupakan objek wisata alam di Kabupaten Sintang maka diminta agar pemerintah daerah menganggarkan pemeliharaan jalan tersebut pada APBD Tahun Anggaran 2023,” pintanya.
Terhadap ruas jalan bulu kuning menunggu menuju desa nangapari khususnya KM 53 sampai dengan KM 62 yang sudah rusak parah. “Diminta kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan pemeliharaan jalan tersebut pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023,” pinta Agrianus lagi.
Sekretaris Daerah kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari fraksi partai Golkar DPRD Sintang.
“Mengenai jembatan di Sungai Segak Kecamatan sepauk, jembatan sungai butu desa bernayau, ruas jalan buluh kuning menuju desa nanga pari, jalan di lingkar kelam serta jalan alternatif di sekitar rumah betang akan dilakukan survey terlebih dahulu untuk dibuat perencanaan teknis. Mengenai pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (nko)